Kurtubi Apresiasi Kebijakan BBM Satu Harga

19-10-2016 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menyeragamkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di semua Provinsi dan daerah di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

 

“Saya sangat mengapresiasi kebijakan BBM satu harga oleh pemerintah. Ini memiliki dampak positif, diantaranya meningkatkan daya beli, dan peluang mempercepat pembangunan di tanah Papua. Selain itu yang terpenting adalah pengimplementasian BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai rakyat Papua sepertinya memiliki alasan untuk memisahkan diri dari NKRI karena harga BBM Papua yang sangat mahal dibanding provinsi atau daerah lain di Indonesia, mencapai Rp 100 ribu per liter. Ini menunjukan bahwa NKRI menjadi satu wilayah kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dibedakan,”papar Kurtubi.

 

Dilanjutkannya, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai konsekwensi kebijakan BBM satu harga ini. Diantaranya adalah dengan cross subsidi (subsidi silang). Subsidi untuk pendistribusian BBM pertamina ke Papua bisa dibiayai lewat keuntungan bisnis Pertamina lainnya.

 

Misalnya Pertamina memiliki keuntungan dari bensin pertamax yang nol subsidi. Disini pemerintah jangan mengambil dulu keuntungan tersebut, karena bisa digunakan untuk “menomboki” kekurangan subsidi dalam pendistribusian BBM ke Papua. Selain itu ada keuntungan bisnis Pertamina lainnya, seperti penjualan pelumas atau lubricant serta penjualan produk-produk lain yang memperoleh keuntungan.

“Kalau pemerintah sudah menerapkan kebijakan demikian saya yakin Pertamina tidak akan ragu-ragu lagi untuk menggunakan hasil keuntungan bisnisnya untuk membiayai pendistribusian BBM ke Papua. Sebagai salah satu konsekwensi negara kesatuan,”tambahnya.

 

Selain itu menurut Politisi dari fraksi Partai Nasdem ini, alternatif lainnya adalah dengan mengupayakan membangung kilang BBM yang memadai di tanah Papua. Saat ini kilang BBM di Papua hanya ada di Sorong, dan itupun kapasitasnya masih relatif kecil dan belum memadai. Ia berharap dapat dibangun kilang BBM dengan kapasitas yang cukup besar di tanah Papua. Hal ini akan mengurangi biaya pendistribusian BBM.

 

Karena biaya pendistribusian BBM di Papua yang paling besar adalah biaya angkut ke daerah-daerah pegunungan. Dengan adanya kilang di daerah-daerah di Papua, maka otomatis akan mengurangi biaya distribusi atau biaya angkut BBM ke daerah-daerah tersebut. (ayu)/foto:runi/iw.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...